Komisi I DPR RI menggadakan rapat kerja khusus membahas dukungan pemerintah terhadap progam Minimun Essential Force (Kekuatan Pokok Minimun) bagi TNI. Rapat menghadirkan Menteri Pertahanan RI, Panglima TNI, Menteri Keuangan RI dan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI.

"Dalam rapat kerja ini kita meminta komitmen pemerintah terutama dalam politik anggaran dalam hal ini Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Tanpa keberpihakan apapun yang diusulkan Kemenhan dan Panglima TNI tidak akan jadi prioritas," kata Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais menjawab pertanyaan wartawan usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/10/15).

Ia menambahkan MEF merupakan proses modernisasi alat utama sistem pertahanan TNI yang telah dicanangkan pemerintah sejak 2007 lalu dan fokus pada  tiga postur, kekuatan, penyebaran penempatan dan kemampuan. Seluruh fraksi dalam pertemuan tersebut menurutnya mendukung agar dukungan tersebut bisa diwujudkan pada penyusunan anggaran Kemhan/TNI pada TA 2016 dan seterusnya.

Bicara pada kesempatan yang sama Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq menyebut pada tahun anggaran lalu TNI memperoleh Rp102 triliun dan hanya sekitar Rp30 triliun yang digunakan untuk kepentingan MEF. "Alasan pemerintah waktu itu tidak ada duitnya," tutur dia.

Dalam rapat kerja tersebut sejumlah keputusan berhasil disepakati diantaranya mendesak pemerintah untuk segera membahas kembali kebijakan anggaran Renstra MEF TNI Tahap Kedua (tahun 2015-2019) sehingga menjadi dasar dalam penyususan anggaran Kemhan/TNI.

Komisi I juga mendesak pemerintah untuk mengakselerasikan kebijakan dan pelaksanaan pinjaman luar negeri untuk pembiayaan Renstra MEF TNI tahun 2015-2019, termasuk proses periode berikutnya. "Pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang Renstra MEF TNI tahap kedua sebagai payung hukum pelaksanaan MEF," demikian Mahfudz. (iky), foto : naefurodjie/parle/hr.